Soeharto memulai karier militernya pada tahun 1940 dengan bergabung bersama Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), tentara kolonial Hindia Belanda. Tak lama, masih saat masa-masa Perang Dunia II, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tahun 1942.
Dalam kekacauan itu, Soeharto berada di Cisarua sebagai pasukan cadangan. Agar tak menjadi tawanan perang Jepang, ia memilih untuk pergi menuju Cimahi, di pinggiran barat Bandung.
Momen di Bandung dan sekitarnya ini merupakan titik balik penting. Gantung seragam dan memakai seragam lain.
Jalan Berliku Menuju Kekuasaan
Setelah berada di bawah Jepang, Soeharto bertugas di kepolisian dan kemudian di milisi PETA (Pembela Tanah Air) yang disponsori Jepang.
Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, ia secara otomatis masuk ke Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan terus meniti karier di militer Indonesia yang baru menetas.
Lahirnya Tentara Nasional Indonesia tidak terlepas dari dua sumber utama yang saling bertolak belakang: para perwira eks-KNIL (tentara kolonial Belanda) dan eks-PETA (tentara bentukan Jepang). Perbedaan asal-usul ini sering menjadi sumber konflik internal yang berkepanjangan dan memengaruhi arah politik militer Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan.
Para perwira eks-KNIL umumnya memiliki pengalaman militer yang lebih panjang dan terstruktur. Mereka terbiasa dengan organisasi militer profesional ala Barat, termasuk pemisahan yang tegas antara urusan militer dan sipil. Sementara itu, perwira eks-PETA, meski memiliki pengalaman memimpin hingga tingkat batalion, berasal dari kultur militer Jepang yang tidak mengenal batas tegas antara ranah militer dan politik.
Bagaimana dengan Soeharto? Sebagai seseorang yang pernah bertugas di KNIL dan kemudian di PETA, posisinya unik karena berada di persimpangan dua arus.
Pada tahun 1952, Soeharto yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel, justru disebut-sebut sebagai salah satu perwira yang dibebaskan dari penugasan oleh Nasution. Tapi diselamatkan dan dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung atas saran Jenderal Gatot Soebroto di tengah panasnya konflik internal yang melibatkan atasannya sendiri.
Di Bandung, Soeharto tak sekadar peserta pendidikan biasa. Pada tahun 1959-1960, ia mengikuti kursus di SESKOAD, dan di sinilah benih-benih kekuasaannya mulai dirancang, tidak hanya melalui senjata, tetapi juga melalui gagasan dan jaringan intelektual.
Hubungan SESKOAD dengan Jaringan CIA
Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, SESKOAD di Bandung mengalami transformasi penting yang melibatkan hubungan dengan Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat.
Jenderal Soewarto memainkan peran kunci dalam membangun jaringan akademik-militer di SESKOAD. Soewarto terinspirasi oleh model konsultan RAND Corporation, sebuah lembaga think tank di AS yang juga memiliki hubungan dekat dengan CIA.
Kekaguman Soewarto terhadap RAND membuatnya ketika menjadi wakil komandan SESKOAD, ia mengubah kurikulum. Tak hanya soal taktik dan strategi militer, SESKOAD mulai memasukkan mata kuliah sosial-politik: ekonomi, ilmu politik, dan ketatanegaraan. Para pengajarnya tidak lain adalah intelektuil muda lulusan AS seperti ekonom Widjojo Nitisastro dan Emil Salim, serta sejarawan Nugroho Notosusanto, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari "Berkeley Mafia".
Pada tahun 1965, hubungan ini menjadi semakin konkret. Setelah peristiwa G30S, CIA melalui Duta Besar Marshall Green dan stasiun CIA di Jakarta memberikan dukungan langsung kepada Jenderal Soeharto. CIA memberikan daftar nama dan alamat anggota komunis di militer Indonesia kepada Adam Malik, yang kemudian diteruskan ke markas Soeharto di Kostrad. Selain itu, CIA juga memasok peralatan komunikasi (walkie-talkie) dan pasokan medis senilai $500.000 untuk membantu operasi Angkatan Darat.
Jaringan melalui SESKOAD memungkinkan Angkatan Darat tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memiliki justifikasi ideologis dan intelektual untuk mengambil alih kekuasaan.
Konsep Dwifungsi ABRI, yang menjadikan militer memiliki peran ganda di bidang pertahanan dan sosial-politik, dikembangkan dan disebarluaskan melalui SESKOAD, menjadikan lembaga ini "cradle" (buaian) bagi lahirnya Orde Baru.
Titik Kulminasi: Peristiwa 30 September
Puncak dari segala perjalanan militernya adalah saat meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Kelompok yang menamakan diri sendiri sebagai Gerakan 30 September, yang dipimpin oleh Letkol Untung dari Cakrabirawa, menculik dan membunuh sejumlah jenderal Angkatan Darat. Soeharto, yang berada di luar daftar target, dengan cepat mengambil inisiatif. Ia berhasil mengkonsolidasikan sisa-sisa kekuatan Angkatan Darat, merebut kembali kendali, dan secara efektif menumpas gerakan tersebut. Tindakan cepat dan tegasnya ini mengubahnya menjadi figur sentral di tengah kekacauan politik.
Setahun kemudian, pada 11 Maret 1966, Presiden Sukarno yang semakin lemah mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang melimpahkan kekuasaan kepadanya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Ia resmi menjadi pejabat presiden dan pada tahun 1968, Soeharto diangkat secara konstitusional sebagai Presiden kedua Republik Indonesia.