Julukan "Bapa Aing" yang melekat pada Dedi Mulyadi (KDM) telah melampaui persoalan jargon politik.
Di satu sisi, ini semacam persona pemasaran yang mencerminkan bentuk kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Di sisi lain, ini mengingatkan saya pada konsep "bapakisme", praktik kepemimpinan paternalistik ala Orba, yang kini dibungkus dalam kemasan populis.
Jargon "Bapa Aing" ditampilkan menawarkan antitesis terhadap birokrasi kaku dan kepemimpinan yang jauh dari rakyat. Meski pada dasarnya mereproduksi pola hubungan kekuasaan paternalistik yang telah mengakar dalam tradisi politik Indonesia, hanya saja dengan strategi komunikasi yang lebih adaptif terhadap era media sosial.
Bapakisme dalam Tradisi Politik Indonesia
Konsep "bapak" dalam politik Indonesia bukan fenomena baru. Sejak era pergerakan nasional, figur "bapak" telah menjadi arketipe kepemimpinan yang diidealkan. Dalam Hikajat Kadiroen karya Semaoen (1920), sosok pemimpin digambarkan sebagai bapak yang rela bekerja siang-malam demi keselamatan dan kemakmuran rakyat, sehingga rakyat menjadi percaya kepada dirinya, seperti kepercayaan anak kepada bapaknya.
Tradisi ini kemudian diperkuat oleh Ki Hadjar Dewantara melalui sistem pendidikan Taman Siswa yang mengadopsi relasi keluarga sebagai model hubungan sosial-politik, yang kemudian merambat ke dalam praktik kekuasaan di era Soekarno dan Soeharto.
Bapakisme sebagai model kepemimpinan memiliki ciri-ciri: hubungan hierarkis yang naturalisasi, penggambaran pemimpin sebagai pelindung yang bijaksana, dan ekspektasi kepatuhan dari "anak buah".
Dalam konteks Orde Baru, bapakisme menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang efektif: rakyat diposisikan sebagai "anak" yang perlu dibimbing, sementara pemimpin bertindak sebagai "bapak" yang mengetahui kepentingan terbaik bagi mereka.
Dalam konteks nasional, ini memunculkan budaya "yes-man" dan ABS (Asal Bapak Senang) yang masih kuat menghantui birokrasi, model kepemimpinan seperti ini berpotensi memperkuat pola hubungan hierarkis yang menghambat pengembangan budaya kritis dan partisipasi publik yang setara.
Ketika Bapak Perlu Didebat
Dedi Mulyadi hadir dengan kemasan berbeda. Julukan "Bapa Aing" muncul dari bawah, dari penggemar dan pendukung yang melihat sosok pemimpin yang berbeda. Ia turun ke pasar, berdialog dengan emak-emak, mendengar keluhan sopir angkot, dan hadir di tengah persoalan rakyat. Dalam kanal YouTube-nya, ia membangun persona publik yang membumi. Jauh dari formalitas birokratik yang kaku.
KDM membangun personal branding yang kuat melalui media sosial dan konten digital. Sebuah strategi yang memanfaatkan logika algoritma dan budaya selebriti. Julukan "Bapa Aing" merupakan produk narasi yang dikelola secara sadar untuk menciptakan ikatan emosional dengan publik. Ini bisa dibilang bapakisme 2.0. Tidak lagi bergantung pada struktur birokrasi atau partai, tetapi pada relasi langsung antara pemimpin dan pengikut digital.
Namun, popularitas "Bapa Aing" tidak luput dari resistensi. Spanduk-spanduk bertuliskan "KDM Lain Bapak Aing" dan "KDM Bapak Tiri" sempat muncul di berbagai titik. Di Cirebon, protes ini dilatari oleh kemarahan warga atas jalan rusak parah yang dinilai tidak diperhatikan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Respon KDM terhadap kritik ini justru mengungkap struktur paternalistik yang melekat pada model kepemimpinannya. Ia menolak bertanggung jawab dengan alasan bahwa jalan rusak tersebut merupakan kewenangan kabupaten.
Di sinilah letak ironi "Bapa Aing". Julukan yang dibangun untuk menunjukkan kedekatan dan tanggung jawab paternalistik ternyata membawa konsekuensi: rakyat yang memanggil "bapak" mengharapkan perlindungan dan penyelesaian masalah secara holistik, namun KDM justru membatasi tanggung jawabnya secara birokratis-teknis.
Ia ingin menjadi "bapak" dalam narasi populis, tetapi menolak beban "bapak" ketika persoalan berada di luar kewenangan formalnya. Respons ini mengingatkan pada kritik terhadap budaya yes-man dan ABS yang marak dalam birokrasi Indonesia, di mana loyalitas vertikal lebih diutamakan daripada akuntabilitas publik.
Bapakisme tak hilang, hanya berganti kemasan: dari figur otoriter Orde Baru menjadi figur populis-media, dari ketergantungan pada mesin partai menjadi ketergantungan pada popularitas digital. Yang berubah adalah strategi komunikasi dan metode mobilisasi dukungan, tetapi relasi kuasa yang otoriter tetap dipertahankan.
Bapa Aing? Kumaha sia weh.
*
Foto: VIVA.